PURBALINGGA –PNN NEWS – 13/11/2026- Pengelolaan uang rakyat di lingkungan Pemkab Purbalingga kembali disorot! BPK menemukan dua persoalan serius: standar pembayaran honorarium dinilai tidak sesuai ketentuan Perpres Nomor 72 Tahun 2025 dan anggaran Bagian Kesra senilai Rp4.051.550.000 salah klasifikasi!
Ini bukan persoalan receh. Ada miliaran rupiah anggaran yang penempatannya dinilai tidak sesuai ketentuan. Lantas, ke mana fungsi pengawasan dan verifikasi anggaran selama ini?
HONORARIUM DISOROT, PERBUP HARUS DIREVISI!
BPK menilai standar honorarium dalam Perbup Purbalingga Nomor 38 Tahun 2025 belum selaras dengan Perpres Nomor 72 Tahun 2025.
Bupati pun direkomendasikan menghentikan pembayaran honorarium yang tidak sesuai ketentuan serta merevisi regulasi daerah tersebut.
Pertanyaannya: siapa yang menyusun, mengkaji, dan meloloskan aturan itu hingga ditetapkan?
Apakah sudah ada pembayaran yang terlanjur menggunakan standar bermasalah? Berapa nilainya?
RP4,05 MILIAR SALAH POS! TAPD LOLOS VERIFIKASI?
Temuan tak kalah mencengangkan terjadi di Bagian Kesra Setda Purbalingga.
Anggaran Jasa Tenaga Pelayanan Umum sebesar Rp4.051.550.000 ditempatkan pada Belanja Jasa Kantor. Padahal, menurut BPK, seharusnya masuk kategori Belanja Hibah.
Miliaran rupiah salah klasifikasi. Lantas, bagaimana anggaran sebesar itu bisa lolos dari proses verifikasi TAPD?
BPK meminta TAPD memperketat verifikasi dan Pemkab segera memperbaiki klasifikasi anggaran tersebut.
SEKDA DAN KETUA TAPD JANGAN DIAM!
Dua temuan ini bukan sekadar urusan administrasi. Ini menyangkut kepatuhan terhadap aturan dan kualitas pengawasan uang rakyat.
Publik berhak tahu:
- Siapa yang bertanggung jawab atas standar honorarium tersebut?
- Mengapa anggaran Kesra Rp4,05 miliar salah klasifikasi?
- Bagaimana pengawasan TAPD dijalankan?
- Sudah sejauh mana rekomendasi BPK ditindaklanjuti?
Redaksi telah berupaya meminta konfirmasi kepada Sekda melalui WhatsApp. Namun, hingga berita ini disusun, belum ada jawaban.
BPK sudah membongkar persoalannya. Rekomendasi sudah diberikan. Sekarang jangan berhenti pada revisi dokumen dan janji perbaikan!
SIAPA YANG BERTANGGUNG JAWAB? SEJAUH MANA PENGAWASAN BERJALAN? DAN KAPAN PEMKAB PURBALINGGA BERANI MEMBUKA HASIL TINDAK LANJUTNYA KEPADA PUBLIK?
UANG RAKYAT BUKAN UANG PRIBADI. PENGELOLAANNYA WAJIB TAAT ATURAN DAN BISA DIPERTANGGUNGJAWABKAN!
About the Author
