Polres Petakan Desa Rawan Konflik, 184 Desa Jadi Sorotan. Wabup Tegaskan ASN Wajib Netral!
PURBALINGGA— PNN NEWS – Pilkades serentak 2026 belum dimulai, tetapi tensi politik desa di Purbalingga mulai menghangat. Polres bahkan telah memetakan sejumlah wilayah rawan konflik.
Hal itu terungkap dalam Rakor Lintas Sektoral di Mapolres Purbalingga, Rabu (11/11/2026). Potensi benturan antarpendukung hingga persoalan hukum menjadi perhatian serius aparat.
Kapolres Purbalingga AKBP Hendry Susanto Sianipar menegaskan, langkah mitigasi akan diperkuat melalui rapat teknis lanjutan. Wilayah yang mulai memanas bakal mendapat perhatian khusus.
BUPATI TAK HADIR, WABUP AMBIL ALIH SUARA PEMKAB
Di tengah agenda penting tersebut, Bupati Purbalingga Fahmi Muhammad Hanif tidak terlihat hadir. Pemkab justru diwakili Wakil Bupati Dimas Prasetyahani.
Dimas langsung menegaskan sikap pemerintah daerah: Bupati, Wakil Bupati, dan seluruh ASN harus netral dalam Pilkades 2026.
“Yang terpenting adalah kami menyampaikan sikap netral dalam forum ini,” tegasnya.
Ia juga meminta masyarakat tidak mudah terprovokasi dan menjaga suasana tetap kondusif.
Terkait aturan pelaksanaan Pilkades, Pemkab masih menunggu penegasan dari Pemerintah Provinsi Jawa Tengah.
184 DESA, 184 POTENSI KETEGANGAN?
Sebanyak 184 desa akan menggelar Pilkades serentak 2026. Skala ini menjadi ujian besar bagi aparat keamanan, pemerintah daerah, dan kedewasaan politik masyarakat.
Polisi mulai memetakan kerawanan. Wabup sudah menyerukan netralitas.
Namun, satu hal masih menjadi sorotan: mengapa Bupati tidak hadir dalam rakor strategis tersebut?
Apakah ada agenda lain, atau alasan khusus di balik ketidakhadirannya?
Publik tentu berhak mendapatkan penjelasan. Sebab, ketika Pilkades mulai memanas, kehadiran dan sikap pimpinan daerah menjadi bagian penting dari kepercayaan masyarakat.
Pilkades seharusnya menjadi pesta demokrasi, bukan panggung konflik antarwarga.
About the Author
