Purbalingga PNN NEWS -21/19/2026 -184 Desa Menanti Kepastian, Pemerintah Jangan Bungkam
Purbalingga sedang menghadapi persoalan serius terkait Pilkades. Sebanyak 184 desa membutuhkan kepastian, sementara transparansi kebijakan, tanggung jawab panitia kabupaten, dan persoalan hukum di 12 desa masih menuntut penjelasan terbuka.
Pertanyaannya sederhana: apa yang sebenarnya terjadi, siapa yang bertanggung jawab, dan kapan kepastian diberikan?
Pilkades bukan sekadar agenda politik desa. Ini menyangkut hak demokrasi masyarakat, keberlangsungan pemerintahan desa, dan masa depan pembangunan. Karena itu, ketidakjelasan tidak boleh dibiarkan berlarut-larut.
ANGGARAN PUBLIK, TANGGUNG JAWAB HARUS JELAS
Panitia kabupaten dan pemerintah daerah wajib menjelaskan dasar hukum penyelenggaraan Pilkades, pembagian kewenangan, serta mekanisme pengelolaan dan pertanggungjawaban anggaran.
Jika anggaran publik digunakan, transparansi bukan pilihan, melainkan kewajiban.
Masyarakat berhak mengetahui siapa penanggung jawab kegiatan, bagaimana anggaran dikelola, dan mekanisme apa yang digunakan untuk memastikan seluruh proses berjalan sesuai aturan.
Jangan sampai kewenangan dijalankan, tetapi pertanggungjawaban justru tidak jelas.
12 DESA, JANGAN BIARKAN HUKUM MENJADI TANDA TANYA
Persoalan 12 desa yang berkaitan dengan calon kepala desa berstatus mantan narapidana juga harus dijelaskan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
Tidak boleh ada keputusan berdasarkan asumsi, tekanan, atau kepentingan tertentu. Setiap penilaian harus memiliki dasar hukum yang jelas, prosedur yang benar, dan mekanisme penyelesaian yang dapat dipertanggungjawabkan.
Masyarakat tidak membutuhkan spekulasi. Masyarakat membutuhkan kepastian hukum.
PEMERINTAH HARUS MENJAWAB, BUKAN MEMBIARKAN
Pemerintah daerah, panitia kabupaten, dan instansi terkait tidak boleh membiarkan pertanyaan publik menggantung tanpa penjelasan yang memadai.
Jika proses masih terkendala, sampaikan kendalanya. Jika kebijakan sudah ditetapkan, buka dasar hukumnya. Jika terdapat persoalan administratif atau hukum, jelaskan langkah penyelesaiannya.
Diam tidak menyelesaikan persoalan. Ketidakjelasan hanya memperbesar ruang bagi spekulasi dan mengikis kepercayaan masyarakat.
PURBALINGGA-KU, KE MANA ARAHNYA?
184 desa menanti kepastian. Pengelolaan anggaran menuntut transparansi. Persoalan 12 desa membutuhkan kejelasan hukum.
Ini bukan soal kepentingan kelompok tertentu. Ini soal tata kelola pemerintahan, hak masyarakat atas informasi, dan tanggung jawab pejabat publik.
Purbalingga tidak membutuhkan polemik berkepanjangan. Purbalingga membutuhkan keberanian untuk menjelaskan, keterbukaan untuk diperiksa, dan ketegasan untuk menyelesaikan persoalan sesuai hukum.
Jangan biarkan 184 desa terus menunggu tanpa kepastian. Jangan biarkan pertanyaan publik berhenti sebagai suara yang diabaikan.
Sebab jabatan bisa berganti, kekuasaan bisa berakhir, tetapi tanggung jawab kepada rakyat tidak boleh dihindari.
Purbalingga sedang tidak baik-baik saja. Saatnya pemerintah memberikan jawaban, bukan menambah tanda tanya.
Editorial — Demi transparansi, kepastian hukum, dan masa depan pemerintahan desa di Kabupaten Purbalingga.
About the Author
