EDITORIAL PNN NEWS | Selasa, 20 Oktober 2026
Pemerintahan tidak boleh tersendat hanya karena komunikasi tersumbat. Keputusan tidak boleh menggantung karena koordinasi tidak berjalan. Dan birokrasi tidak boleh dibiarkan bergerak dalam ketidakpastian hanya karena jalur komunikasi dengan pemimpinnya dinilai tidak efektif.
Jika keluhan tentang sulitnya koordinasi mulai muncul dari berbagai lingkungan pemerintahan, persoalannya tidak bisa lagi dianggap sekadar urusan komunikasi personal. Ini menyangkut efektivitas kepemimpinan, kualitas tata kelola, dan kemampuan pemerintah memastikan roda birokrasi bergerak sebagaimana mestinya.
Pendopo bukan sekadar tempat Bupati berkantor. Pendopo adalah pusat kendali pemerintahan Kabupaten Purbalingga. Jika komunikasi di pusat kendali itu dikeluhkan tersendat, publik berhak bertanya: ada apa dengan mekanisme koordinasi pemerintahan saat ini?
PNN News menerima keluhan dari sejumlah sumber di lingkungan DPRD, organisasi perangkat daerah (OPD), dan Wirapraja. Keluhan tersebut mengarah pada persoalan serupa: komunikasi dan koordinasi dengan Bupati Purbalingga, Fahmi Muhammad Hanif, dinilai belum berjalan optimal.
PNN News belum memperoleh konfirmasi langsung dari Bupati atas keluhan tersebut. Karena itu, kami tidak menempatkan keluhan itu sebagai vonis. Namun, ketiadaan konfirmasi bukan alasan untuk mengabaikan persoalan yang perlu dijelaskan. Justru di sinilah pentingnya klarifikasi terbuka, agar kritik dapat diuji dan persoalan dapat dipastikan duduk perkaranya.
Yang harus dijawab bukan sekadar apakah Bupati mudah ditemui, melainkan apakah sistem pemerintahan bekerja secara efektif ketika komunikasi dengan pucuk pimpinan dibutuhkan.
Sebab, ukuran kepemimpinan bukan seberapa sibuk seorang kepala daerah, seberapa padat agendanya, atau seberapa sering ia tampil dalam kegiatan resmi. Ukurannya adalah seberapa jelas arah kebijakan diberikan, seberapa cepat persoalan ditangani, dan seberapa pasti jajaran di bawahnya dapat menjalankan tugas.
Bupati memang tidak mungkin menangani semua urusan sendiri. Tetapi justru karena itulah sistem koordinasi harus bekerja. Ada mekanisme pelimpahan kewenangan, jalur komunikasi antarpimpinan, forum pengambilan keputusan, dan perangkat birokrasi yang harus memastikan urusan pemerintahan tidak bergantung pada satu pintu.
Jika semua hal harus menunggu respons pucuk pimpinan, sementara jalur komunikasi tidak efektif, birokrasi berisiko terjebak dalam budaya menunggu. Keputusan tertahan, koordinasi melemah, dan tanggung jawab berpotensi saling dilempar.
Pemerintahan tidak boleh berubah menjadi mesin yang menunggu satu orang untuk bergerak.
Persoalan ini semakin penting karena Purbalingga sedang menghadapi agenda strategis. Pembahasan APBD 2027 membutuhkan komunikasi yang intensif antara eksekutif dan DPRD, kejelasan prioritas anggaran, serta ketepatan pengambilan keputusan. Sementara itu, Pilkades serentak di 184 desa yang dijadwalkan berlangsung pada 10 Desember 2026 menuntut koordinasi lintas sektor, kesiapan administrasi, dan kepastian kebijakan hingga tingkat desa.
Dua agenda tersebut bukan pekerjaan seremonial. Keduanya menyangkut penggunaan anggaran publik, kesinambungan pemerintahan, dan kepentingan masyarakat.
Karena itu, jika benar terdapat hambatan komunikasi dan koordinasi, persoalan tersebut harus segera diselesaikan. Jangan sampai urusan penting kehilangan momentum hanya karena jalur komunikasi tidak berjalan sebagaimana mestinya.
Rapat boleh terus digelar. Agenda boleh tetap tercantum dalam kalender. Kegiatan resmi boleh berlangsung seperti biasa. Namun, semua itu tidak otomatis membuktikan bahwa pemerintahan bekerja efektif.
Pemerintahan tidak diukur dari ramainya agenda, melainkan dari tuntasnya persoalan.
PNN News menilai, Bupati perlu menjawab persoalan ini secara terbuka dan terukur. Bukan dengan defensif, bukan pula dengan menganggap kritik sebagai gangguan, melainkan dengan menunjukkan bahwa mekanisme koordinasi pemerintahan benar-benar berjalan.
Ada tiga hal yang mendesak dilakukan.
Pertama, membuka ruang klarifikasi. Bupati perlu menjelaskan bagaimana mekanisme komunikasi dan koordinasi dengan DPRD, OPD, serta pemerintah desa dijalankan, termasuk bagaimana persoalan yang membutuhkan keputusan pimpinan ditangani.
Kedua, mengevaluasi jalur koordinasi. Jika terdapat hambatan dalam akses komunikasi, alur disposisi, pelimpahan kewenangan, atau pengambilan keputusan, perbaikannya harus konkret. Jangan biarkan birokrasi bergantung pada komunikasi informal tanpa kepastian tindak lanjut.
Ketiga, memastikan setiap persoalan memiliki ujung penyelesaian. Komunikasi bukan sekadar pesan yang tersampaikan. Koordinasi bukan sekadar pertemuan. Keduanya baru bermakna ketika menghasilkan keputusan, pembagian tanggung jawab, dan tindakan yang dapat dipertanggungjawabkan.
Namun, tanggung jawab tidak hanya berada di pundak Bupati. DPRD, OPD, dan unsur pemerintahan lainnya juga perlu menyampaikan hambatan melalui mekanisme resmi, dengan informasi yang jelas dan dapat diverifikasi. Kritik harus disertai fakta, bukan sekadar desas-desus. Evaluasi harus didasarkan pada persoalan nyata, bukan penilaian personal.
Jika keluhan itu tidak sesuai dengan kenyataan, jelaskan dengan data dan bukti. Jika memang ada hambatan, akui persoalannya dan tunjukkan langkah perbaikannya.
Sikap terbuka tidak akan melemahkan kepemimpinan. Sebaliknya, kesediaan menjawab kritik secara objektif justru menunjukkan bahwa seorang pemimpin memahami tanggung jawabnya kepada publik.
Yang tidak boleh terjadi adalah membiarkan pertanyaan terus menggantung, sementara kebutuhan koordinasi pemerintahan tidak bisa menunggu.
Bupati memiliki kewenangan memimpin pemerintahan. Konsekuensinya, Bupati juga memikul tanggung jawab memastikan pemerintahan berjalan. Kewenangan tidak boleh berdiri sendiri tanpa akuntabilitas.
Pada akhirnya, persoalan ini bukan tentang siapa yang dekat atau jauh dari Bupati. Bukan pula tentang siapa yang mudah atau sulit mengakses Pendopo. Yang jauh lebih mendasar adalah apakah sistem pemerintahan Purbalingga mampu memberikan kepastian kepada orang-orang yang menjalankan tugas publik.
Sebab, ketika komunikasi antarpemangku kepentingan tidak efektif, dampaknya tidak berhenti pada hubungan antarpejabat. Urusan anggaran dapat terhambat, program pembangunan berisiko kehilangan ketepatan waktu, dan pemerintah desa bisa menghadapi ketidakpastian dalam menjalankan agenda yang telah ditetapkan.
Masyarakat memang tidak selalu melihat proses koordinasi di balik pintu kantor pemerintahan. Namun, masyarakat akan merasakan akibatnya ketika keputusan terlambat, pelayanan tidak optimal, atau persoalan publik tidak kunjung diselesaikan.
Karena itu, PNN News menegaskan: Pendopo tidak boleh menjadi titik sumbat pemerintahan. Pendopo harus menjadi pusat koordinasi yang memastikan setiap persoalan memperoleh arah, setiap keputusan memiliki kejelasan, dan setiap kebijakan berujung pada tindakan.
Bupati Fahmi Muhammad Hanif perlu memastikan bahwa kritik ini dijawab melalui pembenahan yang nyata, bukan sekadar penjelasan normatif. DPRD dan jajaran birokrasi pun perlu memastikan bahwa setiap hambatan disampaikan secara terbuka dan diselesaikan melalui mekanisme yang dapat dipertanggungjawabkan.
Purbalingga tidak membutuhkan pemerintahan yang sekadar terlihat bergerak. Purbalingga membutuhkan pemerintahan yang benar-benar bekerja: komunikasinya terbuka, koordinasinya efektif, keputusannya jelas, dan pelaksanaannya terukur.
Sebab, ketika komunikasi di tingkat pimpinan tersendat, yang dipertaruhkan bukan sekadar kelancaran hubungan antarpejabat.
Yang dipertaruhkan adalah efektivitas pemerintahan. Dan pada akhirnya, masyarakatlah yang berhak menuntut hasilnya.
About the Author
