PURBALINGGA, PNN NEWS – 19 Oktober 2026 — Ada apa dengan Kejaksaan Negeri (Kejari) Purbalingga belum memberikan jawaban resmi atas surat konfirmasi Serikat Media Siber Indonesia (SMSI) Korda Karesidenan Banyumas terkait dugaan aliran dana pengkondisian Program Revitalisasi Satuan Pendidikan (PHTC) 2025/2026.
Surat bernomor 0017/SMSI-BMS/X/2026 tertanggal 15 Oktober 2026 tersebut meminta jawaban tertulis maksimal 2×24 jam sejak diterima. Namun, hingga Senin (19/10/2026), SMSI mengaku belum menerima tanggapan resmi.
Ketua SMSI, Purwoyo, menegaskan pihaknya masih menunggu klarifikasi dari Kejari Purbalingga.
Dalam surat itu, SMSI mempertanyakan pendampingan hukum terhadap program revitalisasi sekolah, dasar hukum dan pembiayaannya, dugaan aliran fee kepada oknum kejaksaan, serta pengawasan terhadap penggunaan anggaran.
SMSI menegaskan, konfirmasi tersebut merupakan bagian dari fungsi kontrol sosial pers sekaligus upaya memenuhi prinsip keberimbangan pemberitaan (cover both sides).
Hingga berita ini diterbitkan, belum ada keterangan resmi dari Kejari Purbalingga. Redaksi masih berupaya meminta klarifikasi guna memastikan informasi yang beredar tidak menjadi kesimpulan sepihak.
(Red)
About the Author
