Dugaan penumpukan jabatan strategis, relasi keluarga di lingkaran birokrasi, ketimpangan alokasi APBD, hingga persoalan kinerja pelayanan publik masuk radar penyelidikan KP2KKN dan Koalisi Sipil. Pemkab Demak diminta membuka penjelasan kepada publik.
DEMAK —PNN NEWS- 26/10/2026 – Dugaan persoalan tata kelola birokrasi di lingkungan Pemerintah Kabupaten Demak mulai menjadi sorotan serius. Komite Pengawas dan Pengendalian Kebijakan KKN (KP2KKN) bersama Koalisi Sipil menetapkan Demak sebagai wilayah prioritas pengawasan, menyusul laporan masyarakat mengenai dugaan transaksi jabatan, rangkap jabatan, potensi konflik kepentingan, ketimpangan alokasi anggaran, hingga persoalan pengelolaan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD).
Tim pengawas kini menghimpun informasi dan melakukan verifikasi terhadap sejumlah dugaan yang dinilai perlu mendapat penjelasan terbuka dari pemerintah daerah. Sorotan tersebut mencakup penempatan pejabat pada posisi strategis, hubungan kekerabatan di lingkungan birokrasi, distribusi anggaran antarorganisasi perangkat daerah (OPD), serta kinerja sejumlah lembaga pelayanan publik.
Koordinator KP2KKN, Ronny Maryanto, menilai laporan yang masuk perlu ditindaklanjuti melalui pemeriksaan menyeluruh agar pengelolaan pemerintahan berjalan sesuai prinsip meritokrasi, transparansi, akuntabilitas, dan bebas dari konflik kepentingan.
“Konfigurasi seperti ini sangat rawan konflik kepentingan. Ketika jabatan-jabatan strategis terkonsentrasi pada pihak-pihak tertentu, publik berhak mempertanyakan bagaimana proses penempatan pejabat dilakukan, apa dasar pertimbangannya, dan bagaimana dampaknya terhadap produktivitas pemerintahan,” ungkap Ronny.
Menurut KP2KKN, persoalan tersebut tidak boleh berhenti pada perdebatan mengenai siapa menduduki jabatan tertentu. Hal yang lebih mendasar adalah memastikan bahwa setiap pengangkatan pejabat memiliki dasar yang jelas, memenuhi ketentuan yang berlaku, serta dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat.
JABATAN STRATEGIS DAN RELASI KELUARGA: ADAKAH POTENSI KONFLIK KEPENTINGAN?
Salah satu fokus pengawasan KP2KKN adalah dugaan konsentrasi jabatan strategis pada pejabat yang memiliki hubungan kekerabatan. Tim menyebut sejumlah nama pejabat yang, berdasarkan informasi awal yang dihimpun, memiliki hubungan keluarga dan sama-sama menduduki posisi penting dalam pemerintahan daerah.
Data yang dihimpun KP2KKN mencakup tiga pasangan berikut:
- Kendarsih Iriani, S.H., M.H., yang disebut menjabat sebagai Kepala Kesbangpolinmas sekaligus Pelaksana Tugas (Plt.) Kepala Bagian Hukum. Sementara itu, suaminya, Drs. Iskandar Zulkarnain, M.M., disebut menjabat sebagai Kepala Dindakopukm.
- Masbahatun Niamah, S.Si., yang disebut menjabat sebagai Kepala Bappeda/Bappelitbangda. Suaminya, Ridodin, disebut merupakan mantan Kepala Dinpermades yang baru memasuki masa pensiun.
- Yudi Santosa, S.E., M.Si., Akt., yang disebut menjabat sebagai Kepala BPKPAD. Sementara istrinya, Nurul Prasetyani, M.Si., disebut menjabat sebagai Kepala Bagian Umum dan Protokol dan Komunikasi Pimpinan (Prokompin) Setda Demak.
Informasi mengenai jabatan dan hubungan keluarga tersebut perlu dikonfirmasi melalui dokumen kepegawaian serta keterangan resmi instansi terkait. Hubungan keluarga maupun penugasan rangkap tidak dengan sendirinya membuktikan pelanggaran. Namun, apabila ditemukan proses pengangkatan yang tidak sesuai ketentuan atau situasi yang menimbulkan konflik kepentingan, persoalan itu perlu diperiksa secara objektif.
Pertanyaan mendasar yang kini menjadi perhatian adalah bagaimana proses pengisian jabatan dilakukan, apakah seluruh persyaratan dipenuhi, dan mekanisme pengawasan apa yang diterapkan untuk mencegah konflik kepentingan.
KP2KKN juga menerima informasi mengenai acara perpisahan dinas seorang kepala OPD yang disebut memiliki kedekatan dengan kepala daerah dan digelar secara mewah di Bali. Pejabat tersebut dikabarkan memiliki istri yang juga menjabat sebagai kepala OPD.
Tim menyatakan informasi itu masih dalam tahap verifikasi. Karena itu, rincian mengenai kegiatan, sumber pembiayaan, dan dugaan keterkaitannya dengan persoalan tata kelola pemerintahan belum dapat disimpulkan.
Bagi KP2KKN, seluruh informasi tersebut harus diuji berdasarkan bukti, bukan sekadar persepsi atau kedekatan personal.
APBD DEMAK DISOROT: SIAPA MENDAPAT ALOKASI BESAR, SIAPA YANG TERBATAS?
Persoalan lain yang masuk dalam agenda pengawasan adalah dugaan ketimpangan alokasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).
Berdasarkan laporan yang diterima, sejumlah instansi, antara lain Bappeda, Kesbangpolinmas, Dinas Pendidikan, Dinas Kesehatan, dan Dinputaru, disebut memperoleh alokasi anggaran yang besar. Sementara itu, beberapa perangkat daerah lainnya dilaporkan mendapatkan anggaran yang lebih terbatas.
Namun, besarnya anggaran suatu instansi tidak dapat langsung dijadikan bukti adanya ketidakadilan. Penilaian yang objektif membutuhkan perbandingan data anggaran, tugas dan fungsi perangkat daerah, beban pelayanan, target program, serta realisasi penggunaan dana.
Atas dasar itu, KP2KKN mendorong keterbukaan dokumen APBD, penjabaran anggaran per OPD, dan laporan realisasi anggaran agar masyarakat dapat menilai apakah distribusi sumber daya telah sesuai dengan kebutuhan dan prioritas pembangunan.
Pertanyaan yang perlu dijawab bukan sekadar siapa mendapat anggaran paling besar, melainkan apakah setiap rupiah APBD memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.
Jika terdapat ketimpangan yang tidak dapat dijelaskan melalui kebutuhan program dan indikator kinerja, pemerintah daerah perlu memberikan penjelasan berbasis data.
KINERJA PELAYANAN PUBLIK DIPERTANYAKAN, KOMINFO DAN RSKW IKUT DISOROT
Laporan mengenai dugaan persoalan birokrasi juga mencakup kinerja sejumlah lembaga pelayanan publik.
Dinas Komunikasi dan Informatika (Kominfo) Demak menjadi salah satu instansi yang disorot. Seorang pejabat setingkat kepala bidang di lingkungan Pemkab Demak, yang meminta identitasnya dirahasiakan, menyampaikan bahwa kepala dinas yang bersangkutan disebut jarang berada di kantor karena juga menjalankan tugas sebagai Asisten I.
Informasi tersebut masih memerlukan konfirmasi mengenai pembagian tugas, pelaksanaan tanggung jawab, dan dampaknya terhadap pelayanan organisasi.
Apabila seorang pejabat menjalankan lebih dari satu penugasan, publik berhak mengetahui bagaimana pemerintah memastikan seluruh tugas tetap terlaksana secara efektif dan tidak mengganggu pelayanan kepada masyarakat.
Sorotan juga mengarah pada Lembaga Penyiaran Publik Lokal (LPPL) RSKW Demak. Lembaga radio yang sebelumnya disebut berulang kali meraih penghargaan KPID Award itu kini dikabarkan mengalami penurunan aktivitas program. Salah satu acara unggulannya, Bincang Pagi, disebut telah dihentikan.
Kondisi tersebut memunculkan pertanyaan mengenai evaluasi program, arah kebijakan pengelolaan, serta upaya mempertahankan fungsi pelayanan informasi publik.
Mantan Ketua KPID Jawa Tengah sekaligus mantan anggota KPI Pusat, Mulyo Hadi Purnomo, menyampaikan keprihatinannya terhadap kondisi yang dilaporkan tersebut.
“Pasti ada yang keliru dalam manajemen. Harus ada evaluasi dan langkah konkret. Sayang sekali jika dibiarkan berlarut-larut,” tegasnya.
Evaluasi terhadap RSKW, menurut pandangan tersebut, perlu diarahkan pada identifikasi masalah, penataan manajemen, dan langkah pemulihan yang terukur. Penilaian menyeluruh membutuhkan data mengenai program siaran, sumber daya manusia, anggaran, capaian kinerja, dan kebijakan pengelola.
BUMD DEMAK JUGA MASUK RADAR: DESAKAN AUDIT INDEPENDEN MENGUAT
Pengawasan tidak hanya diarahkan pada birokrasi, tetapi juga pada pengelolaan BUMD di Kabupaten Demak.
Tokoh masyarakat sekaligus pengusaha Demak, Edy S., menyoroti pentingnya penerapan sistem penghargaan dan sanksi secara konsisten dalam manajemen pemerintahan maupun badan usaha milik daerah.
“Manajemen itu hitam putih. Yang berprestasi diberi apresiasi, yang gagal harus ada konsekuensi. Tanpa arahan dan pengawasan, birokrasi pasti rusak,” ujarnya.
Edy juga mempertanyakan pengelolaan sejumlah badan usaha, termasuk PDAM Demak, PT Anwusa yang disebut mengelola SPBUN di Bonang dan Wedung, serta pabrik es balok di Jatirogo, Bonang.
Ia mendesak dilakukannya audit independen untuk memastikan pengelolaan keuangan, penggunaan dana, dan pelaksanaan kegiatan usaha sesuai ketentuan.
“Ini berpotensi maladministrasi dan rawan korupsi,” tegasnya.
Pernyataan tersebut merupakan kekhawatiran narasumber yang masih memerlukan pembuktian. Belum dapat disimpulkan bahwa telah terjadi penyimpangan keuangan atau tindak pidana tanpa hasil pemeriksaan dan bukti yang memadai.
Meski demikian, dorongan audit independen menjadi relevan sebagai langkah untuk menguji kepatuhan, menilai kinerja, dan memastikan pertanggungjawaban pengelolaan dana publik.
Dukungan terhadap langkah pengawasan ini juga disebut datang dari Boyamin Saiman dari MAKI Pusat. Ia menilai upaya KP2KKN diperlukan untuk mengurai persoalan birokrasi Demak secara menyeluruh.
KP2KKN SIAP BUKA HASIL PENYELIDIKAN KE PUBLIK
Koordinator KP2KKN, Ronny Maryanto, menegaskan bahwa timnya sedang mengumpulkan dan memverifikasi informasi terkait berbagai dugaan yang dilaporkan masyarakat.
Hasil pengawasan, menurutnya, akan disampaikan secara terbuka agar masyarakat dapat mengetahui perkembangan penanganan persoalan tersebut.
Apabila ditemukan indikasi tindak pidana korupsi yang didukung bukti memadai, KP2KKN menyatakan akan meneruskan temuannya kepada aparat penegak hukum, termasuk Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), sesuai kewenangan dan prosedur yang berlaku.
Langkah ini diharapkan tidak hanya menghasilkan daftar persoalan, tetapi juga memberikan kejelasan mengenai fakta, pihak yang berwenang melakukan pemeriksaan, serta tindak lanjut yang diperlukan.
Bagi masyarakat, transparansi menjadi penting agar setiap dugaan dapat diuji secara objektif, sementara pejabat yang disebut dalam laporan tetap memperoleh kesempatan memberikan penjelasan dan menggunakan hak jawabnya.
PEMKAB DEMAK DITUNGGU MENJAWAB
Hingga berita ini disusun, Pemerintah Kabupaten Demak, termasuk Bupati Eisti’anah dan Sekretaris Daerah Akhmad Sugiharto, S.T., M.T., yang disebut telah dihubungi melalui telepon seluler, belum memberikan tanggapan resmi atas dugaan-dugaan tersebut.
Keterangan pemerintah daerah penting untuk memberikan konteks, mengklarifikasi informasi mengenai jabatan dan pengelolaan anggaran, serta menjelaskan mekanisme pengawasan yang telah diterapkan.
Publik juga perlu memperoleh penjelasan mengenai dasar penempatan pejabat, pengendalian konflik kepentingan, pertimbangan alokasi APBD, evaluasi kinerja pelayanan publik, dan pengawasan terhadap BUMD.
KP2KKN bersama Koalisi Sipil menyatakan akan melanjutkan pengumpulan fakta sebelum memublikasikan hasil pengawasan.
Ujung dari pengawasan ini haruslah kejelasan fakta dan pertanggungjawaban, bukan sekadar polemik. Jika tidak ada pelanggaran, data dan penjelasan resmi dapat menjawab kecurigaan. Jika ditemukan penyimpangan, hasil pemeriksaan harus ditindaklanjuti melalui mekanisme yang sah.
Masyarakat berhak mengetahui bagaimana pemerintahan dijalankan, bagaimana anggaran digunakan, dan bagaimana pejabat publik mempertanggungjawabkan amanahnya.
CATATAN REDAKSI
Berita ini disusun berdasarkan informasi, laporan masyarakat, dan pernyataan narasumber yang dihimpun oleh KP2KKN dan Koalisi Sipil. Berbagai dugaan yang disebutkan masih memerlukan verifikasi lebih lanjut dan tidak dapat diperlakukan sebagai fakta pelanggaran yang telah terbukti.
Redaksi membuka ruang bagi Pemerintah Kabupaten Demak, pejabat yang disebutkan, dan pihak-pihak terkait untuk memberikan klarifikasi, tanggapan, serta hak jawab sesuai ketentuan yang berlaku.
About the Author
