Jakarta – PNN NEWS – 26/10/2026 -Polemik pemberhentian Firdaus membuka pertanyaan serius: apakah usulan kebijakan yang disampaikan sebagai Ketua SMSI dapat dijadikan dasar menjatuhkan sanksi terberat oleh PWI?
Pemberhentian Firdaus dari keanggotaan PWI bukan sekadar persoalan organisasi. Keputusan ini memunculkan pertanyaan mendasar tentang prosedur pembelaan diri, batas kewenangan organisasi, dan proporsionalitas sanksi.
Pertama, apakah hak pembelaan Firdaus benar-benar diperiksa?
Surat klarifikasi dikirim pada 1 Oktober, pembelaan tertulis disampaikan Firdaus pada 4 Oktober, dan keputusan pemberhentian terbit pada 14 Oktober 2026.
Firdaus memang telah menyampaikan pembelaan. Namun, pertanyaan krusialnya bukan sekadar apakah pembelaan diterima, melainkan apakah argumennya diperiksa secara substantif dan dipertimbangkan dalam keputusan akhir.
Pasal 6 ayat (1) PRT PWI, sebagaimana dikutip dalam bahan yang tersedia, mengatur kesempatan bagi anggota untuk membela diri secara tertulis atau melalui kehadiran dalam rapat pengurus. Apakah ketentuan itu telah dijalankan secara memadai? Ini perlu dijelaskan.
Kedua, PWI menghadapi pertanyaan tentang batas kewenangannya.
Persoalan utamanya: Firdaus menyampaikan usulan dalam kapasitasnya sebagai Ketua SMSI kepada Dewan Pers, bukan semata-mata bertindak sebagai anggota PWI.
SMSI merupakan konstituen Dewan Pers yang memiliki kepentingan dalam tata kelola Hari Pers Nasional (HPN). Karena itu, perlu dijelaskan dasar penerapan aturan internal PWI terhadap usulan yang disampaikan Firdaus dalam kapasitasnya memimpin organisasi lain.
Ketiga, apakah perbedaan usulan soal HPN layak berujung pemberhentian penuh?
Firdaus mengusulkan agar penyelenggaraan HPN dilakukan secara bergiliran atau melalui pengelolaan bersama. Usulan tersebut kemudian menjadi bagian dari polemik yang berujung pada pemberhentiannya.
Keppres Nomor 5 Tahun 1985 menetapkan Hari Pers Nasional, tetapi perlu dibedakan antara penetapan hari peringatan dan penentuan pihak yang berhak menyelenggarakannya secara eksklusif.
Jika perbedaan pandangan mengenai tata kelola HPN dikategorikan sebagai pelanggaran organisasi, dasar pelanggaran dan alasan pemilihan sanksi terberat harus dapat dijelaskan secara terang.
Keempat, isu independensi juga perlu dijernihkan.
Sejumlah pertanyaan mengenai rangkap jabatan dan potensi konflik kepentingan turut mencuat. Namun, dugaan tersebut belum membuktikan adanya pelanggaran. Pihak terkait perlu memberikan penjelasan berbasis fakta agar polemik tidak berkembang menjadi spekulasi.
JALAN KELUAR ADA DI DEWAN PERS
Firdaus menyatakan menghormati keputusan PWI. Sementara itu, SMSI menawarkan opsi kepanitiaan bersama atau sistem rotasi dalam penyelenggaraan HPN.
Kini, Dewan Pers memiliki ruang untuk memfasilitasi dialog dan mencari solusi yang dapat diterima para konstituen.
Intinya, ada tiga pertanyaan yang belum boleh diabaikan: apakah prosedur pembelaan telah dijalankan secara substantif, apakah dasar kewenangan PWI diterapkan secara tepat, dan apakah pemberhentian penuh sebanding dengan pelanggaran yang dituduhkan?
Jawaban atas pertanyaan-pertanyaan itu penting bukan hanya bagi Firdaus, tetapi juga bagi kepastian aturan dan hubungan antarkonstituen pers.
About the Author
