Purbalingga – PNN NEWS – 27/10/2026 – Rakyat tidak memilih bupati untuk sekadar memotong pita, menghadiri seremoni, dan berpose di depan kamera. Rakyat memilih pemimpin untuk menyelesaikan masalah, bukan menghindarinya.
Sebuah kritik di media sosial menyentil kepemimpinan di Purbalingga: “Dela-dela ngambek, ora ngantor, gelem teka nek acara seremonial tok.” Sesekali ngambek, tidak masuk kantor, tetapi mau datang hanya saat acara seremonial.
Pedas? Jelas. Namun, ketika kritik semacam ini ramai diperbincangkan, yang dibutuhkan bukan sikap tersinggung. Yang dibutuhkan adalah jawaban dan bukti kerja.
Unggahan itu, menurut informasi yang beredar, meraih 115 tanda suka dan 167 komentar dalam empat jam. Angka tersebut memang tidak mewakili seluruh suara warga. Tetapi, cukup menjadi alarm bahwa persepsi publik tentang kehadiran pemimpin tidak boleh dianggap sepele.
BUPATI BUKAN JABATAN SEREMONIAL!
Apa gunanya panggung megah jika persoalan rakyat tetap terbengkalai? Apa artinya foto bersama jika pelayanan publik masih dikeluhkan? Apa gunanya laporan prestasi jika manfaatnya tidak terasa di tengah masyarakat?
Bupati bukan selebritas pemerintahan. Jabatan ini bukan tentang seberapa sering tampil, melainkan seberapa banyak persoalan yang berhasil diselesaikan.
Jalan rusak tidak selesai dengan pidato. Kesulitan petani tidak teratasi dengan seremoni. Pelayanan buruk tidak membaik hanya karena pemerintah rajin memublikasikan kegiatan.
Rakyat membutuhkan solusi, bukan dokumentasi. Membutuhkan tindakan, bukan pencitraan.
Tentu, tuduhan bahwa bupati jarang masuk kantor atau hanya hadir dalam acara seremonial harus dibuktikan. Agenda kedinasan di lapangan juga merupakan bagian dari tugas kepala daerah. Namun, satu hal tidak bisa ditawar: pemerintahan harus tetap berjalan, pelayanan tidak boleh tersendat, dan rakyat tidak boleh merasa ditinggalkan.
JANGAN ANTI-KRITIK, BUKTIKAN KINERJA!
Kepada Bupati Purbalingga, Fahmi Muhammad Hanif, kritik publik semestinya menjadi bahan evaluasi, bukan alasan untuk menjaga jarak.
Jika kritik itu keliru, jawab dengan fakta. Jika pelayanan sudah berjalan baik, tunjukkan hasilnya. Jika akses warga kepada pemimpin masih sulit, benahi mekanismenya.
Sederhana!
Pemimpin tidak harus selalu berada di kantor. Tetapi, ia wajib memastikan pemerintahan bekerja dan masyarakat mendapatkan pelayanan. Jangan sampai pemimpinnya sulit dijangkau, sementara rakyat harus berjuang sendirian menghadapi persoalannya.
Prestasi pemerintahan pun tidak cukup dibanggakan lewat angka dan penghargaan. Ukuran sesungguhnya adalah perubahan yang dirasakan warga: pelayanan yang lebih mudah, persoalan yang lebih cepat diselesaikan, dan pemerintah yang tanggap terhadap keluhan.
Sebab, prestasi di atas kertas tidak boleh menjadi tameng ketika rakyat masih menuntut jawaban.
RAKYAT BUTUH BUKTI, BUKAN JANJI!
Masa jabatan lima tahun bukan panggung untuk membangun citra. Waktu itu adalah mandat yang harus dibayar dengan kerja nyata.
Bupati boleh menghadiri seremoni. Bupati boleh menjalankan agenda di luar kantor. Namun, jangan sampai kegiatan yang terlihat justru lebih menonjol daripada hasil kerja yang dirasakan masyarakat.
Rakyat tidak menuntut pemimpinnya tampil setiap saat. Rakyat menuntut pemimpinnya hadir ketika dibutuhkan.
Pak Bupati, jika kritik warga dianggap keliru, buktikan dengan kinerja. Jika pemerintah merasa sudah bekerja, tunjukkan hasilnya. Jangan biarkan rakyat menilai kepemimpinan hanya dari seremoni dan unggahan media sosial.
Purbalingga tidak membutuhkan pemimpin yang sekadar terlihat sibuk. Purbalingga membutuhkan pemimpin yang benar-benar menyelesaikan persoalan.
Sebab, bupati bukan penjaga panggung. Bupati adalah pelayan rakyat. Dan jabatan itu bukan kehormatan untuk dipamerkan, melainkan amanah yang wajib dipertanggungjawabkan!
About the Author
