BANJARNEGARA – PNN NEWS – 15/11/2016 –Publik dibuat geger! Sebuah video yang beredar di media sosial TikTok memperlihatkan sosok yang diduga Bupati Banjarnegara memberikan dukungan secara terbuka kepada salah satu warga yang disebut-sebut bakal maju sebagai calon Kepala Desa (Kades) Lebakwangi, Kecamatan Pagedongan, Kabupaten Banjarnegara.
Bukan sekadar pertemuan biasa, dalam video tersebut terdengar pernyataan bernada promosi yang dinilai sejumlah pihak sebagai bentuk dukungan politik terhadap salah satu kandidat yang belum resmi berkontestasi dalam pemilihan kepala desa.
Dengan nada penuh keyakinan, sosok yang diduga Bupati Banjarnegara itu melontarkan pernyataan:
“Ya, ini endorse Kades Lebakwangi. Calon andalan! Dipilih. Kalau nggak dipilih rugi.”
Pernyataan tersebut sontak memantik tanda tanya besar. Pasalnya, ucapan seorang kepala daerah bukanlah pernyataan biasa. Setiap perkataan dan tindakan pejabat publik melekat dengan jabatan, kewenangan, serta tanggung jawab moral kepada seluruh masyarakat.
DUKUNGAN PRIBADI ATAU INTERVENSI KEKUASAAN?
Pertanyaan mendasar pun mencuat: apakah pernyataan tersebut sekadar candaan dan dukungan pribadi, atau justru merupakan bentuk promosi terbuka terhadap figur yang berniat maju sebagai calon kepala desa?
Jika benar dilakukan oleh seorang kepala daerah dalam kapasitasnya sebagai pejabat publik, tindakan tersebut patut mendapatkan penjelasan secara terbuka. Sebab, masyarakat tentu berharap kepala daerah berdiri di atas semua kepentingan, bukan justru terkesan mengunggulkan salah satu figur dalam kontestasi di tingkat desa.
Lebih jauh, apakah tindakan tersebut telah mempertimbangkan prinsip netralitas, etika jabatan, serta ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur keterlibatan kepala daerah dalam proses pemilihan kepala desa?
Persoalan ini tidak bisa dianggap sepele. Jabatan publik bukan panggung untuk memberikan panggung istimewa kepada figur tertentu. Apalagi jika dukungan tersebut berpotensi menimbulkan persepsi keberpihakan dan ketidaksetaraan di tengah masyarakat.
WARGA MULAI BERSUARA, TRANSPARANSI DIPERTANYAKAN
Berdasarkan informasi yang dihimpun awak media pada 11 dan 13 November 2026, sejumlah warga di wilayah sekitar turut menyoroti beredarnya unggahan tersebut.
Sorotan warga mengarah pada video di akun TikTok milik salah satu warga yang berniat mencalonkan diri sebagai Kepala Desa Lebakwangi. Dalam video itu, terlihat sosok yang diduga Bupati Banjarnegara berada bersama warga tersebut dan menyampaikan pernyataan yang dinilai sebagai bentuk endorsement atau dukungan terbuka.
Beredarnya video tersebut kemudian memunculkan berbagai pertanyaan di tengah masyarakat. Apakah seluruh bakal calon kepala desa mendapatkan perlakuan dan kesempatan yang sama? Ataukah ada figur tertentu yang memperoleh dukungan dan promosi dari seorang pejabat daerah?
Publik berhak mempertanyakan hal ini. Sebab, proses demokrasi di tingkat desa seharusnya berlangsung secara adil, bebas dari tekanan, serta tidak dibayangi kesan adanya dukungan kekuasaan kepada salah satu kandidat.
JANGAN SAMPAI KEKUASAAN MENJADI ALAT PENGARUH DALAM PILKADES
Hingga persoalan ini mendapat penjelasan resmi, sejumlah pertanyaan penting masih perlu dijawab.
Apakah Bupati Banjarnegara benar menyampaikan pernyataan tersebut? Dalam kapasitas apa pernyataan itu disampaikan? Apakah terdapat komunikasi atau kegiatan resmi yang melatarbelakanginya? Dan bagaimana pemerintah daerah memastikan tidak terjadi keberpihakan dalam proses pemilihan kepala desa?
Pemerintah Kabupaten Banjarnegara maupun pihak terkait perlu memberikan klarifikasi secara terbuka agar tidak berkembang menjadi polemik berkepanjangan.
Sebab, demokrasi desa bukan milik pejabat, bukan milik kelompok tertentu, dan bukan pula milik kandidat yang memiliki kedekatan dengan kekuasaan.
Jabatan adalah amanah, bukan alat untuk mengarahkan pilihan rakyat!
Kini publik menunggu penjelasan. Jangan sampai sebuah video yang awalnya dianggap sekadar endorsement justru berkembang menjadi persoalan serius mengenai etika pejabat publik, netralitas pemerintahan, dan keadilan dalam proses demokrasi desa.
Catatan redaksi: Pemberitaan ini merupakan sorotan atas video yang beredar dan informasi awal yang dihimpun. Identitas, konteks pernyataan, serta tanggapan pihak yang bersangkutan masih perlu dikonfirmasi. Redaksi membuka ruang hak jawab dan klarifikasi kepada Bupati Banjarnegara maupun pihak terkait.
About the Author
