BANJARNEGARA — PNN NEWS –Pengelolaan keuangan Desa Karangsari, Kecamatan Punggelan, Kabupaten Banjarnegara, Jawa Tengah, berujung perkara hukum. Kepala desa berinisial IP (62) ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus dugaan korupsi keuangan desa dengan nilai kerugian negara mencapai Rp380.250.622 berdasarkan hasil audit Inspektorat Kabupaten Banjarnegara.
Perkara ini bukan sekadar menyangkut administrasi anggaran. Penyidik Satreskrim Polres Banjarnegara mengusut dugaan penyimpangan pada lima kegiatan desa yang mencakup penyertaan modal Badan Usaha Milik Desa (BUMDes), program ketahanan pangan sektor peternakan, hingga pembangunan jalan lingkungan.
Setelah melalui proses penyelidikan dan penyidikan, berkas perkara dinyatakan lengkap atau P-21. Pada Selasa (13/10/2026), penyidik menyerahkan tersangka beserta barang bukti kepada jaksa penuntut umum untuk diproses ke tahap penuntutan.
Kasatreskrim Polres Banjarnegara, AKP Ori Friliansa Utama, menyampaikan bahwa pelimpahan tersebut merupakan tindak lanjut setelah berkas perkara dinyatakan lengkap oleh kejaksaan.
Dengan pelimpahan itu, perkara memasuki tahap penuntutan. Jaksa selanjutnya akan menindaklanjuti perkara sesuai kewenangannya dan ketentuan hukum yang berlaku.
Empat Tahun Pengelolaan Anggaran Masuk Penyidikan
Berdasarkan keterangan kepolisian, dugaan penyimpangan pengelolaan keuangan Desa Karangsari terjadi dalam rentang September 2020 hingga Agustus 2024.
Kasus tersebut terungkap setelah adanya pengaduan masyarakat yang kemudian ditindaklanjuti aparat kepolisian. Laporan Polisi diterbitkan pada 4 Agustus 2025 sebagai bagian dari proses penanganan perkara.
Dalam penyidikan, polisi mengidentifikasi lima kegiatan yang diduga berkaitan dengan penyimpangan anggaran. Kelima kegiatan itu mencakup program yang berkaitan langsung dengan penguatan ekonomi desa, ketahanan pangan, dan pembangunan infrastruktur.
Nilai anggaran yang melekat pada masing-masing kegiatan menjadi bagian dari penelusuran penyidik untuk mengungkap penggunaan dana, realisasi program, serta pertanggungjawaban keuangannya.
Total kerugian negara berdasarkan audit mencapai Rp380,25 juta. Angka tersebut menjadi salah satu unsur penting dalam perkara yang kini memasuki tahap penuntutan.
Lima Program Desa yang Menjadi Sorotan
- Penyertaan Modal BUMDes Tahun 2020: Rp20 Juta
Kegiatan pertama yang masuk dalam penyidikan adalah penyertaan modal BUMDes pada 2020 senilai Rp20 juta. Dana tersebut bersumber dari Bantuan Keuangan Provinsi Jawa Tengah.
Penyertaan modal semestinya memperkuat usaha milik desa dan membuka peluang peningkatan pendapatan masyarakat. Karena itu, penggunaan dana, realisasi kegiatan usaha, serta pertanggungjawaban keuangan menjadi aspek penting dalam pengelolaannya.
Dalam perkara ini, kegiatan tersebut menjadi salah satu objek yang ditelusuri penyidik untuk mengungkap dugaan penyimpangan pengelolaan keuangan desa.
- Penyertaan Modal BUMDes Tahun 2024: Rp100 Juta
Pada 2024, penyertaan modal BUMDes kembali menjadi objek penyidikan, kali ini dengan anggaran Rp100 juta yang bersumber dari Dana Desa.
Nilai tersebut menjadikan kegiatan ini salah satu alokasi anggaran terbesar dalam daftar program yang diperiksa.
Pengelolaan modal usaha desa semestinya didukung perencanaan yang jelas, pencatatan transaksi, bukti penggunaan dana, serta laporan pertanggungjawaban yang dapat diuji.
Penyidik memasukkan kegiatan tersebut dalam rangkaian perkara dugaan penyimpangan keuangan Desa Karangsari.
- Program Ketahanan Pangan Peternakan Sapi Tahun 2022: Rp216 Juta
Program peternakan sapi pada 2022 memiliki anggaran Rp216 juta. Berdasarkan daftar kegiatan yang disampaikan kepolisian, ini merupakan alokasi terbesar di antara lima program yang menjadi objek penyidikan.
Besarnya anggaran membuat pelaksanaan program tersebut menjadi bagian penting dalam penelusuran penggunaan keuangan desa.
Program ketahanan pangan seharusnya memberikan manfaat nyata bagi masyarakat, baik melalui penguatan ketersediaan pangan maupun peningkatan kegiatan ekonomi warga.
Dalam pelaksanaannya, penggunaan anggaran perlu dapat ditelusuri, mulai dari pengadaan ternak hingga pengelolaan dan pertanggungjawaban program. Kegiatan peternakan sapi ini termasuk yang diperiksa dalam perkara yang menjerat IP sebagai tersangka.
- Program Peternakan Kambing Tahun 2023: Rp61,1 Juta
Kegiatan berikutnya adalah program peternakan kambing pada 2023 dengan anggaran Rp61,1 juta.
Program peternakan yang dibiayai uang publik semestinya memiliki perencanaan, realisasi kegiatan, dan dokumentasi penggunaan dana yang jelas.
Penyidik memasukkan kegiatan tersebut sebagai salah satu objek pemeriksaan untuk mengungkap dugaan penyimpangan dalam pengelolaan keuangan desa selama periode yang diselidiki.
- Pembangunan Jalan Lingkungan Tahun 2024: Rp38,077 Juta
Pembangunan jalan lingkungan di Dusun IV Karangasem, RT 05 RW 04, pada 2024 juga masuk dalam daftar kegiatan yang diperiksa. Anggaran yang tercatat untuk kegiatan tersebut sebesar Rp38,077 juta.
Pembangunan infrastruktur merupakan salah satu bentuk penggunaan anggaran desa yang manfaatnya semestinya dapat dirasakan langsung oleh masyarakat.
Karena itu, kesesuaian antara anggaran, pelaksanaan pekerjaan, hasil pembangunan, dan laporan pertanggungjawaban menjadi aspek penting dalam pengawasan proyek tersebut.
Dalam perkara ini, pembangunan jalan lingkungan turut menjadi bagian dari rangkaian penyidikan dugaan penyimpangan keuangan Desa Karangsari.
Polisi Menduga Kewenangan Jabatan Digunakan untuk Menguasai Dana
Kasatreskrim Polres Banjarnegara AKP Ori Friliansa Utama menjelaskan bahwa dugaan modus dalam perkara ini berkaitan dengan pemanfaatan jabatan dan kewenangan tersangka sebagai kepala desa untuk menguasai dana dari lima kegiatan tersebut.
Dana yang semestinya digunakan untuk mendukung pembangunan desa, memperkuat usaha ekonomi masyarakat, dan menjalankan program ketahanan pangan diduga tidak dikelola sesuai peruntukannya.
Meski demikian, dugaan tersebut tetap harus diuji melalui proses peradilan. Penetapan tersangka dan pelimpahan perkara kepada jaksa bukanlah putusan bersalah. Pembuktian unsur tindak pidana dan penentuan pertanggungjawaban pidana menjadi kewenangan pengadilan berdasarkan fakta persidangan dan alat bukti yang sah.
Sebanyak 19 Saksi Diperiksa, Dokumen Disita
Untuk mendalami perkara tersebut, penyidik Satreskrim Polres Banjarnegara telah memeriksa 19 orang saksi dan menyita sejumlah dokumen yang berkaitan dengan dugaan penyimpangan pengelolaan keuangan desa.
Penyidik juga melibatkan ahli dalam penghitungan kerugian keuangan negara. Hasil audit Inspektorat Kabupaten Banjarnegara mencatat kerugian negara sebesar Rp380.250.622.
Pemeriksaan saksi, penyitaan dokumen, dan penghitungan kerugian negara menjadi bagian dari upaya penyidik menyusun rangkaian pembuktian atas dugaan tindak pidana tersebut.
Besaran kerugian negara itu kini menjadi salah satu aspek penting yang akan diuji dalam proses hukum selanjutnya.
Dijerat Pasal Korupsi, Ancaman Pidana Menanti Jika Terbukti Bersalah
Dalam perkara ini, IP dijerat dengan Pasal 603 dan/atau Pasal 604 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), juncto Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001.
Berdasarkan keterangan kepolisian, tersangka menghadapi ancaman pidana berat, mulai dari pidana penjara dalam rentang yang ditentukan undang-undang hingga pidana penjara seumur hidup, bergantung pada pasal yang terbukti dan penerapannya dalam perkara tersebut.
Pasal 18 UU Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juga mengatur kemungkinan penerapan pidana tambahan, termasuk pembayaran uang pengganti sesuai ketentuan hukum.
Namun, bentuk hukuman dan pertanggungjawaban pidana baru dapat ditentukan setelah seluruh unsur tindak pidana dibuktikan dalam proses peradilan.
Kasus Ini Menjadi Ujian Akuntabilitas Dana Desa
Perkara yang menjerat Kepala Desa Karangsari tersebut kembali menempatkan transparansi dan akuntabilitas keuangan desa sebagai persoalan serius dalam tata kelola pemerintahan di tingkat lokal.
Anggaran desa dialokasikan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat, mulai dari pembangunan infrastruktur hingga penguatan ekonomi dan ketahanan pangan. Setiap rupiah yang bersumber dari uang publik semestinya dapat ditelusuri penggunaannya dan dipertanggungjawabkan sesuai aturan.
Ketika pengelolaan anggaran berujung pada proses pidana, persoalan yang muncul bukan hanya soal besaran kerugian negara, tetapi juga mengenai efektivitas pengawasan, kualitas pertanggungjawaban, dan manfaat program yang seharusnya diterima masyarakat.
Pengawasan oleh pemerintah daerah, aparat pengawasan internal, Badan Permusyawaratan Desa (BPD), serta partisipasi masyarakat memiliki peran penting dalam memastikan anggaran digunakan sesuai peruntukannya.
Kini, setelah berkas perkara dinyatakan lengkap dan tersangka beserta barang bukti dilimpahkan kepada jaksa, pembuktian dugaan korupsi tersebut berlanjut ke tahap penuntutan.
Nilai kerugian negara mencapai Rp380,25 juta, lima kegiatan desa masuk dalam penyidikan, dan 19 saksi telah diperiksa. Fakta-fakta tersebut menjadi bagian penting dari perkara yang selanjutnya akan diuji melalui proses hukum.
Perkembangan penuntutan dan persidangan menjadi hal yang patut dipantau untuk mengetahui bagaimana dugaan penyimpangan itu dibuktikan, siapa yang harus bertanggung jawab menurut hukum, dan bagaimana proses hukum memastikan akuntabilitas pengelolaan keuangan desa tetap terjaga.
Media akan terus memantau perkembangan perkara ini dengan mengedepankan akurasi, keberimbangan, dan asas praduga tak bersalah.Catatan redaksional sebelum tayang:
Periksa kembali total lima anggaran. Jika dijumlahkan berdasarkan angka dalam naskah, totalnya Rp435.177.000, berbeda dari kerugian negara Rp380.250.622. Keduanya bisa berbeda karena total anggaran kegiatan tidak otomatis sama dengan nilai kerugian negara, tetapi perbedaan ini sebaiknya dijelaskan secara akurat.
Verifikasi kembali penerapan pasal dan ancaman hukumannya, khususnya Pasal 603 dan Pasal 604 KUHP, agar sesuai dengan konstruksi perkara dan keterangan resmi penyidik.
Pastikan tanggal pelimpahan, nama pejabat, serta seluruh angka sesuai dengan keterangan resmi kepolisian dan hasil audit sebelum berita diterbitkan.
About the Author
